Blockchain dalam Sistem Pengelolaan Data Publik: Studi Regulasi dan Implikasi Keamanan di Indonesia

Abstrak Perkembangan bisnis digital di Indonesia telah mendorong maraknya penggunaan perjanjian elektronik dalam transaksi daring. Namun, meskipun telah diakui secara hukum melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), perjanjian elektronik masih menghadapi tantangan serius terkait validitas dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana regulasi yang ada mampu menjamin kekuatan hukum perjanjian elektronik serta memberikan perlindungan yang adil bagi konsumen dan pelaku usaha. Metode yang digunakan adalah studi normatif melalui analisis literatur hukum nasional dan perbandingan dengan praktik internasional seperti eIDAS Regulation (Uni Eropa), Electronic Transactions Act (Singapura), dan UETA (Amerika Serikat). Hasil penelitian menunjukkan adanya celah regulasi, rendahnya standar teknis, serta minimnya koordinasi antar-lembaga dalam pengawasan kontrak digital. Untuk itu, diperlukan harmonisasi regulasi, peraturan teknis turunan, penguatan sistem tanda tangan digital, serta pengembangan Online Dispute Resolution (ODR) yang sah secara hukum. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan hukum digital di Indonesia yang lebih adaptif, inklusif, dan berbasis teknologi.