Hilirisasi Hilirisasi Inovasi Web-GIS untuk Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Penguatan Ekosistem Desa Digital di Kabupaten Karangasem

Abstract

Permasalahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) masih menjadi tantangan penting dalam pembangunan permukiman di Indonesia, terutama di daerah dengan kerentanan sosial ekonomi yang tinggi. Meskipun Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) telah meningkatkan kualitas lebih dari 1,4 juta unit rumah, akurasi dan pemutakhiran data RTLH masih menjadi kendala utama. Di Kabupaten Karangasem, hasil validasi Dinas PUPRPerkim tahun 2024 menunjukkan terdapat 6.668 unit RTLH yang tersebar di delapan kecamatan. Pendataan yang masih dilakukan secara manual menyebabkan keterlambatan pembaruan data, rendahnya akurasi informasi, serta belum terintegrasinya data spasial secara optimal. Kondisi ini berpotensi menghambat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya target 11.1 tentang akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Kegiatan pengabdian ini bertujuan menghilirisasi inovasi teknologi Web-GIS untuk mendukung sistem pendataan RTLH yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan dalam kerangka penguatan ekosistem desa digital. Metode yang digunakan adalah Participatory Digital Mapping yang mengintegrasikan teknologi Web-GIS dengan keterlibatan pemerintah daerah, desa, masyarakat, akademisi, dan tenaga teknis. Tahapan kegiatan meliputi survei lapangan berbasis smartphone, pengumpulan data real-time, pengembangan aplikasi Web-GIS, integrasi basis data spasial, pelatihan operator desa, serta validasi data secara kolaboratif. 

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sistem Web-GIS mampu menampilkan sebaran spasial RTLH secara akurat, menyediakan basis data terintegrasi, serta meningkatkan efisiensi validasi dan pengambilan keputusan. Luaran yang dihasilkan berupa aplikasi Web-GIS, peta digital RTLH, basis data terintegrasi, buku panduan operasional, dan peningkatan kapasitas aparatur desa. Inovasi ini mendukung transformasi digital pembangunan daerah dan dapat direplikasi pada berbagai sektor pelayanan publik lainnya